Paengaruh variabel makri terhadap perekonomian indonesia

 Ekonomi Makro adalah studi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan,yang menjelaskan perubahan ekonomi yang banyak mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan dan pasar. Ekonomi Makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti peertumbuhan ekonomi,stabilitas harga,tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Pada tahun 1930 sebgaian besar analisis ekonomi terfokus pada industri dan perusahaan.

Bahkan ketika terjadi depresi pada tahun 1980-an,dengan perkembangan konsep pendapatan nasional dan statistik produk ,bidang ekonomi makro mulai berkembang.Saat itu gagasan-gagasan terutama gagasan dari John Maynard Keynes yang menggunakan konsep aggregate demand untuk menjelaskan fluktuasi antara hasil produksi dan tingkat pengangguran yang sangat berpengaruh pada bidang-bidang ini.

Ekonomi Makro berarti ekonomi yang secara agregatif bersifat luas. Variabel-variabel itu diantaranya tingkat pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, investasi nasional, tingkat tabungan, belanja pemerintah, tingkat harga-harga umum, jumlah uang yang beredar, tingkat bunga, kesempatan bekerja, neraca pembayaran, dan lain-lain.
 Ekonomi Makro yang membahas mengenai Pendapatan Nasional dengan keseimbangannya, yaitu : Y = C + I + G + ( X – M )

Y = Pendapatan
C = Konsumsi
I = Investasi
G = Pemerintah
X = Eksport
M = Import



Sebenarnya setiap hari kita sudah terbiasa melihat berita perekonomian tentang ekonomi makro seperti inflasi, tingkat pengangguran, pasar uang, pasar barang dan lain-lain. Tetapi masalahnya itu sebenarnya tetap lebih mengacunya belum terciptanya keseimbangan Pasar, masalah ini sebenarnya yang dialami oleh ekonomi mikro, akan tetapi dalam Ekonomi makro membahas Ekonomi jauh lebih luas dibandingkan mikro.

Pengaruh Ekonomi Makro terhadap Perekonomian
Pengaruh Konsumsi berarti adanya penggunaan terhadap ekonomi. Konsumsi disini berarti pembelanjaan yang dilakukan oleh Masyarakat yang dipengaruhi oleh pendapatan. Semakin besar pendapatan Masyarakat konsumsi yang dilakukan akan semakin besar, agar perputaran antara konsumsi di imbangi dengan Saving (tabungan) dengan begitu akan adanya keseimbangan di dalam penggunaan dan penyimpanan yang mempengaruhi pendapatan.

Pengaruh Investasi berarti adanya penanaman harta. Entah itu berupa uang, tabungan, surat berharga dll. Investasi mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara, dimana degan investasi merupakan salah satu cara negara mendapkan sumber pendapatan. Investor merupkan orang yang menanamkan modalnya terhadap suatu konsep yang dapat meberikan kemajuan dan kesejahteraan dalam ekonomi.

Pengaruh Pemerintah sebagai pengatur, pengendalian, dan pusat perputaran terhadap perekonomian negara. Pemerintah yang bersih inilah yang diperlukan bagi warga negaranya, dengan begitu keselarasan, keseimbangan, kemajuan, dan kesejahteraan akan mencakup dalam berbagai aspek kehidupan keekonomian. Ini semua karena adanya faktor Intenal dan eksternal yang harus pemerintah kendalikan, seperti optimalisasi terhadap anggaran belanja negara, meningkatkan kualitas pembangunan Infrastrukur, pemulihan terhadap ekonomi Global berupa harga minyak dunia yang semakin tinggi.

Ekspor dan Impor merupakan faktor penting yang berdampak dalam perkembangan perekonomian. GDP ( Gross Domestic Product ) inilah sumber pendapatan negara. Kita sebagai Masyarakat harus mamu menggali segala sesuatu sumber Daya yang ada di negara Indonesia. Ekspor impor menggambarkan adanya perdagangan yang merupakan konsep dari ekonomi pembangunan, dengan adanya perdagangan Internasional.

Impor Berarti Pengiriman barang dagangan dari luar negeri ke dalam pelabuhan Negara Indonesia, baik yang bersifat komersial maupun non komersial.

Ekspor menandakan adanya potensi bangsa yang dapat dipasarkan terhadap dunia, dan adanya Impor berarti menandakan Indonesia merupakan negara yang pantas diperhitungankan dalam Penggunaan suatu kebutuhan.

Andai saya menjadi mentri perekonomian

 Andai aku jadi menteri perekonomian! Satu kalimat yang menbuat saya berkhayal menjadi menteri kordinator dalam sektor ekonomi. Apakah saya bisa? Dan bagaimana dengan kinerja saya jika saya menjadi menteri perekonomian? Karena yang saya tahu menjadi menteri perekonomian harus berkordinasi dengan kementrian yang lain seperti kementrian perdagangan, kementrian keuangan, kementrian perindustrian dan lain-lain.

Menjadi menteri perekonomian tentu sangat dibutuhkan usaha yang keras untuk membangun perekonomian negeri lebih baik lagi. Terlebih lagi terlalu banyak masalah tanpa solusi yang realistis terjadi di negeri tercinta kita ini Indonesia. Contohnya saja masalah perekonomian dalam sektor pertanian. Dengan kasus harga bawang yang melonjak dan kenyataan kalau negara kita yang terkenal dengan negara agraris ini harus mengimport beras dari luar negeri. Sangat miris bukan?

Kenapa kita tidak bisa memproduksi bawang yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat? Seharusnya dengan keadaan negara kita yang dikenal subur ini tentu sangat aneh kalau tiba-tiba bawang yang setidaknya dapat tumbuh baik di Indonesia sangat langka. Tetapi setelah saya pelajari kenapa bawang sangat langka ternyata tumbuhan tidak hanya memerlukan tanah yang subur. Tapi juga membutuhkan pupuk dan obat yang membuat tanaman tersebut tetap baik tanpa cacat ataupun termakan oleh hama. Dan untuk pupuk serta obat yang baik dibutuhkan dana yang besar sehingga para petani banyak yang tidak sanggup untuk mendapatkannya. Kasus bawang ini sebenarnya bisa diatasi dengan baik. Tentunya dengan adanya kordinasi yang baik antar kementerian perekonomian. Sangat disayangkan sekali jika dalam hal pangan yang bisa kita handle di negeri sendiri ini harus banyak import dari keluar. Bagaimana kalau kita memulai dengan membereskan masalah stok pangan di Indonesia. Memang dana yang dibutuhkan untuk membangun kembali pertanian indonesia tidak sedikit tetapi setidaknya kita mau mencobanya.


Andai saya menjadi menteri perekonomian, fokus saya yaang utama adalah memperbaiki sistem stok pangan di Indonesia dengan hasil bumi sendiri. Memang, tidak semua pangan didapat dari Indonesia sendiri. Sekarang sudah banyak barang pangan import yang menghiasi pasar di Indonesia.


Sampai beras saja kita harus import. Untuk keluar dari keadaan miris tersebut, saya memiliki pandangan yang berbeda untuk mengatasinya.  Kita bisa memanfaatkan kawasan yang subur seperti melakukan aktivitas pertanian di setiap pulau yang masih steril dari aktivitas mobilitas manusia, yang memiliki daratan yang layak untuk ditanami tanaman makanan pokok atau palawija. Dan kawasan tersebut hanya untuk kawasan pertanian. Tidak ada yang namanya real estate atau bangunan yang tidak ada hubungannya dengan kawasan pertanian tersebut. Hanya ada kantor bagian pengawasan, kantor penelitian tanaman langsung dan tempat tinggal dinas para petani atau pekerja di kawasan.

Dengan begitu pekerjaan dalam hal pertanian akan semakin terarah. Selain itu dapat juga menarik para masyarakat yang masih menganggur untuk bekerja. Sehingga pengangguran juga akan sedikit berkurang karena salah satu sasaran kordinator perekonomian adalah pengurangan tingkat pengangguran.

Tetapi kegiatan ini dapat berjalan jika ada peran dari masyarakat juga yang ikut mendukung. Jika para masyarakat dan pemerintah dapat bekerjasama dengan baik tentu kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memproduksi bahan pangan dari tanah sendiri akan berjalan dengan baik dan juga hal ini dapat mengakibatkan ketergantungan kita terhadap konsumsi import menjadi berkurang.

Karena hasil produk dari Indonesia tidak kalah saing dengan produk. Bahkan jika kita terus mengembangkan varietas-varietas tanaman di Indonesia secara rutin mungkin kita juga akan berkesempatan menjadi eksportir pangan yang didistribusikan ke luar negeri. Karna menurut saya negara lain yang terbatas dengan kondisi alamnya saya bisa menjadi eksportir bahan pangan saja bisa, kenapa negara kita yang luar dan memiliki banyak lahan tudak bisa?


Sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin saya tulis terkait dengan juduk artikel ini “Andai Aku Jadi Menteri Perekonomian” tetapi yang sangat saya inin lakukan yah itu tadi mengedepankan hasil pangan di negeri ini. Karena saya miris membaca berita bahwa terlalu banyak produk asing yang masyarakat Indonesia konsumsi. Memang yang memproduksi produk tersebut adalah orang-orang Indonesia. Tetapi resep dan kepemilikannya dimiliki oleh investor asing yang memulai usahanya di Indonesia.

Dan untuk kalian para pembaca, ayo kita concern terhadap usaha-usaha kecil dan menengah yang kini banyak dirintis oleh masyarakat Indonesia. Saya juga senang terhadap GKN (Gerakan Kewirausahaan Nasional) dan saya pun sudah memulai mengikutinya.meski hanya usah kecil tetap saya sudah berusaha untuk menciptakan sedikit kontribusi kecil bagi negeri ini untuk terus mengembangkan produk asli Indonesia. Dan untuk kalian yang belum mencobanya, ayo lakukan!

Bagaimana Memembenahi Hukum Di Indonesia

Seperti yang telah diketahui, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hokum. Beragam hokum dapat ditemukan di Indonesia. Termasuk hokum ekonomi itu sendiri. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai bagaimana cara membenahi hokum ekonommi di Indonesia, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu secara singkat apa itu hokum ekonomi di Indonesia, bagaimana penerapannya di Indonesia, apakah kegiatan perekonomian yang dijalankan di Indonesia sudah sesuai dengan hokum ekonomi yang berlaku di Indonesia.

            Setelah itu, barulah kita bisa membahas bagaimana cara membenahi hokum ekonomi di Indonesai jika kita telah mngetahui kondisinya seperti apa di Indonesia. Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Hukum ekonomi dibuat dengan tujuan untuk mengendalikan kegiatan perekonomian supaya dalam pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak – hak dan kepentingan masyarakat.

            Sebagaimana yang kita tahu bahwa hokum itu berisi perintah-perintah dan larangan. Di dalamnya berisi aturan-aturan mengenai apa saja yang dibolehkan dan dilarang serta bagaimana sanksinya jika terdapat pelanggaran. Hukum dibuat oleh badan yang berwenag dan bersifat memaksa serta mengikat. Hukum dibuat bukan untuk dilanggar, namun untuk dipatuhi sehingga kondisi menjadi lebih baik dan tidak ada pelanggaran. Jika ada pelanggaran terhadap suatu hokum tertentu, tentu konsekuensi bagi pelanggarnya adalah dikenai sanksi sesuai dengan hokum yang berlaku.

Hukum tertinggi yang mengatur mengenai perekonomian di Indonesia terdapat dalam pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi :

1.    Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan

2.    Cabang–cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3.    Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

4.     Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5.    Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Bila diamati, kondisi hokum eknomi di Indonesia belum sepenuhnya ditegakkan. Kondisi hokum ekonomi di Indonesia sangat memprihatinkan. Masih banyak pelanggaran di sana-sini yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam hokum ekonomi di Indonesia. Begitu beragamnya hokum yang ada di Indonesia. Namun tidak semua masyarakat mengerti mengenai hokum tersebut, khususnya hokum ekonomi seperti pstingan saya kali ini. Banyak masyarakat yang tidak peduli mengenai hokum ekonomi di Indonesia. Mereka cenderung masa bodo terhadap hokum tersebut. Kebanyakan orang tidak mau ambil pusing mengenai apa yang terjadi di Indonesia.

Perekonomian di suatu Negara dapat berjalan dengan baik, tentunya dengan didukung oleh kondisi hokum ekonomi yang baik pula. Di Indonesia, hokum ekonomi dapat dikatakan telah tersusun dengan terstruktur. Tinggal bagaimana hokum itu dipatuhi atau tidak oleh masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Namun, pada kenyataannya hokum ekonomi itu tidak sepenuhnya dipatuhi.

Masih banyak yang harus dibenahi jika kita melihat fakta dari penerapan hokum ekonomi di Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk membenahi hokum ekonomi di Indonesia. Butuh partisipasi bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi juga dari masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Tidak semudah membalikkan telapak tangan untu membenahi hokum ekonomi di Indonesia yang masih dipenuhi dengan penyimpangan-penyimpangan di sana-sini. Butuh proses dan partisipasi dari berbagai pihak.

Untuk membenahi hokum ekonomi di Indonesia, langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah dengan memulainya dari diri sendiri terlebih dahulu. Hal kecil yang bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri adalah dengan membiasakan diri untuk tidak main suap atau main belakang dalam berbagai macam urusan yang berhubungan dengan pemerintah ataupun lembaga-lembaga swasta tertentu. Jika banyak dari kita yang membiasakan hal tersebut, tentu masalah suap di Indonesia akan berkurang dengan perlahan tetapi pasti.

Pemerintah juga harus lebih tegas lagi dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap hokum ekonomi di Indonesia. Harus ada sanksi yang tegas terhadap para pelanggar. Jangan sampai ada kasus suap lagi jika ada penyimpangan terhadap hokum ekonomi karena hal itu hjelas merugikan pihak-pihak lainnya.

Masyarakat juga harus peduli dengan kondisi hokum ekonomi di Indonesia. Jangan lantas masa bodo begitu saja karena itu juga untuk kebaikannya juga. Kegiatan perekonomian yang berlangsung di Indonesia jangan sampai ada yang mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itulah hokum ekonomi di Indonesia harus ditegakkan untuk memberantas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Selain itu, membenahi hokum ekonomi di Indonesia juga dapat dilakukan melalui pembenahan aparat penegak hukumnya dan juga lembaga peradilannya di Indonesia. Aparat penegak hokum harus bisa lebih professional dan tegas. Jangan sampai mau disuap begitu saja. Tegakkanlah keadilan. Lembaga peradilannya harus bersifat independen, bebas dan tidak memihak. Prinsip keadilan dan hokum yang bebas dan tidak memihak harus selalu ditegakkan.

Dengan adanya partisipasi dari semua pihak dalam membenahi hokum ekonomi di Indonesia, diharapkan perekonomian Indonesia akan berjalan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya pembenahan tersebut, hokum ekonomi Indonesia diharapkan akan berfungsi sebagaimana mestinya.Hukum ekonomi tersebut bisa mengendalikan kegiatan perekonomian supaya dalam pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak – hak dan kepentingan masyarakat.

Wajah Hukum Di Indonesia

Apa yang terlintas dipikiran kita ketika mendengar kata hukum? Hukum merupakan peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan). Di Indonesia sebenarnya konsep hukumnya sudah bagus tetapi didalam penerapan konsep hukum tersebut belum baik.

Menurut saya, hukum di indonesia pada saat ini belum bisa dikatakan adil. Mengapa demikian? karena masih banyak rakyat – rakyat indonesia khususnya di wilayah terpencil mengalami ketidak adilan dalam hal hukum. Hak asasi manusia yang seharusnya bisa dinikmati oleh rakyat indonesia belum bisa terealisasi dengan baik.

Di negara indonesia yang disebut negara demokrasi, penuh dengan kecurangan dalam hal hukum, kalau diantara kita sering kali mendengar atau bahkan mengalami kecurangan dalam hal hukum mungkin akan sangat setuju dengan pendapat saya ini.

Masih banyak lagi kesenjangan dalam hukum  di negara ini yang tidak dapat berjalan dengan baik, aparat negara yang hanya mementingkan jabatan tanpa mendahulukan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama organisasi ini didirikan. Selain itu, hukum negara ini yang masih memandang kasta tidak dapat mendahulukan hukum mana yang harus di dahulukan.

Sering kali hukum di indonesia lengah terutama dalam hal yang menyangkut materi , dalam contoh masih banyak koruptor yang berkedok dewan rakyat berkeliaran menikmati hasil korupsinya mereka tidak memikirkan bagaimana dampak yang terjadi pada masyarakat menengah ke bawah yang seringkali menjadi imbas dengan kehidupan yang lebih dari cukup kadang permainan hukum pun sering kali mereka beli.  Aparat hukum pun sering kali menerima suap sogokan dari mereka yang terikat kasus hukum.

Contoh dari kasus ini adalah seorang nenek yang tinggal di pelosok pulau jawa, yang hidup miskin dan pencari kayu mencuri sebuah kelapa muda milik tetangganya, kemudian dilaporkan ke polisi dengan hukuman penjara 3 bulan. Dimana letak hati nurani ibu yang melaporkan nenek tersebut ke polisi, haruskah sebiji buah kelapa di bayar dengan kurungan penjara 3 bulan ? bukankah masalah ini masih bisa dibicarakan dengan kekeluargaan. Dan bukan kah masih banyak kasus hukum yang lain yang dapat ditindak lanjuti oleh polisi selain kasus seperti ini sampai seorang nenek harus di penjara dan di adili.

Apakah golongan yang besar akan selalu menang di negara ini, hukum yang seadil – adil nya haruskah didapatkan oleh orang kalangan atas saja. Hal ini sangat tidak adil bagi masyarakat dikalangan bawah.

Selain itu kasus korupsi yang masih merajai negara ini, masih belum bisa di tangani KPK dengan baik, walau kinerja KPK saat ini sudah lumayan bagus tetapi masih banyak saja para wakil rakyat yang dengan seenaknya menikmati uang rakyat bebas berkeliaran diluar sana. Mengapa hukum mengenai korupsi tidak seperti negara luar dengan menghukum mati para koruptor yang sudah memakan uang rakyat. Padahal korupsi itu sangat merugikan Negara. Seharusnya kita dapat memetik pelajaranmengenai proses hukum dari Negara luar. Dan tidak memanjakan para koruptor dengan memperbolehkan mereka berpergian keluar negri.

Bagaimana hukum dapat ditegakkan kalau aparat penegak hukumnya tidak berdiri secara tegak alias sering memihak. Indonesia boleh menganut paham negara hukum dan diakui dalam konstitusi, namun jika oknum polisi dan jaksa belum dapat dibersihkan, jangan berharap hukum akan berjalan sesuai relnya.

Penegak hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakatmerupakan dasar dan bukti bahwa Indonesia benar-benar sebagai Negara Hukum. Rakyat harus diberitahu kriteria/ukuran yang dijadikan dasar untuk menilai suatu pertanggungjawaban penegakan hukum yang akuntabel. Oleh karena itu dalam membangun sistem penegakan hukum perlu ada upaya sistematis dan terorganisir dalam mensosialisasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat agar penegakan hukum dapat diwujudkan bersama-sama dengan seluruh komponen yang ada di masyarakat.

Hukum dinegara ini harus banyak – banyak mengalami perbaikan khususnya kepada masyarakat kecil. Kewajiban yang harus  di dahulukan oleh aparat negara yaitu melayani masyarakat tanpa pandang bulu. Keistimewaan yang diberikan pada terpidana yang memiliki banyak uang seharusnya ditiadakan lagi. Dan seharusnya kasus – kasus yang tidak perlu dikurung dalam penjara bisa diselesaikan dengan sebaik – baiknya.

            Jika dalam proses penegakkan hukum sudah baik serta adil maka tidak akan ada lagi kecurangan-kecurangan  dalam  hukum . Serta hukum di Indonesia akan bersih dari kecurangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hanya untuk kepuasan pribadinya.

EKONOMI KOPERASI 1

ALIRAN KOPERASI

 

Aliran Yardstick : 

 Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian Liberal.     Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi.

Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi ditengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri.

Pengaruh aliran ini sangat kuat terutama dinegara-negara barat dimana industri berkembang dengan pesat seperti di AS,Perancis, Swedia,Denmark,Jerman,Belanda,dll.

     2. Aliran Sosialis :

Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.

Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia.

     3. Aliran Persemakmuran (Common wealth)

Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomimasyarakat.

Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat.

Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat "Kemitraan (partnership)", dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

       "Kemakmuran Masyarakat Berdasarkan Koperasi" karangan E.D. Damanik

   Membagi koperasi menjadi 4 aliran atau schools of cooperatives berdasarkan peranan dan fungsinya dalam konstelasi perekonomian negara,yakni :

Cooperative Commonwealth School

Aliran ini merupakan cerminan sikap yang menginginkan dan memperjuangkan agar prinsip-prinsip koperasi diberlakukan pada bagian luas kegiatan manusia dan lembaga, sehingga koperasi memberi pengaruh dan kekuatan yang dominan di tengah masyarakat.

M.Hatta dalam pidatonya tgl.23 Agustus 1945 dengan judul" Indonesia Aims and Ideals",mengatakan bahwa yang dikehendaki bangsa Indonesia adalah suatu kemakmuran masyarakat yang berasaskan koperasi(what we Indonesias want to bring into existence is a Cooperative Commonwealth)

     2. School Of Modified Capitalism(School Yardstick)

Suatu paham yang menganggap koperasi sebagai suatu bentuk kapitalisme,namun memiliki suatu perangkat peraturan yang menuju pada pengurangan dampak negatif dari kapitalis.

    3. The Socialist School 

Suatu paham yang menganggap koperasi sebagai bagian dari sistem sosialis.

   4. Cooperative Sector School

Paham yang menganggap filsafat koperasi sebagai sesuatu yang berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme, dan karenanya berada diantara kapitalis dan sosialis.

EKONOMI KOPERASI 1

BAB II

PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI PART2

 

Definisi Hatta (Bapak Koperasi Indonesia)

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’.

Definisi Munkner

Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan ‘urusniaga’ secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong royong.

Definisi UU No. 25/1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

II.    TUJUAN KOPERASI

Tujuan Utama:

Koperasi adalah memajukan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membagi tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945

III.    PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

·      Prinsip-prinsip Munkner

·      Prinsip Rochdale

·      Prinsip Raiffeisen

·      Prinsip Herman Schulze

·      Prinsip ICA

·      Prinsip / Sendi Koperasi Menurut UU No. 12 / 1967

·      Prinsip Koperasi UU No. 25 / 1992

 

EKONOMI KOPERASI 1

BAB I

KONSEP,ALIRAN DAN SEJARAH KOPRASI PART 2

 

I.    SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI

1.   Sejarah Lahirnya Koperasi

·      1844 di Rochdale Inggris, lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini. Tahun 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit.

·      1862 Dibentuk Pusat Koperasi Pembelian “The Cooperative Whole Sale Society (CWS)”

·     1818 – 1888 koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich W. Raiffesen.

·      1808 – 1883 koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh Herman Schulze.

·      1896 di London terbentuklah ICA (International Cooperative Alliance) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

2.   Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

·      1895 di Leuwiliang didirikan pertama kalai koperasi di Indonesia (Sukoco, “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”).

·      1920 diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen.

·      12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya.

·      1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 Tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya.

·      1961, diselenggarakaan musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin.

IV.    TUJUAN KOPERASI

Sesuai UU No. 25/1992 Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.